Governance and Rights

Blusukan, sebuah gaya berpemerintahan yang baru?

Blusukan, adalah sebuah kata dalam bahasa Jawa, yang oleh The Jakarta Post diterjemahkan sebagai impromptu visit, menjadi sangat populer setelah dipakai oleh Jokowi, gubernur Jakarta. Jokowi menggunakan kata itu untuk menggambarkan kegiatannya melakukan inspeksi langsung, seringkali tanpa sepengetahuan siapapun kapan dan kemana dia pergi, bahkan tanpa diketahui oleh staf dan wartawan yang selalu mengikuti geraknya. Kita kemudian mengetahui bahwa tujuan blusukan sesungguhnya adalah untuk melakukan komunikasi langsung dengan warga masyarakat, disamping adanya berbagai tujuan resmi lainnya, seperti untuk mencek implementasi sebuah proyek, mencek pelayanan publik yang diberikan olaeh kecamatan dan kelurahan, atau sekedar untuk melihat situasi di lapangan dan untuk mendengar langsung apa yang dikeluhkan oleh warga miskin di tingkat akar rumput. Baca lebih lanjut.

Submitted by Riwanto Tirtosudarmo — Tue, 03/25/2014 - 16:50

Khawatirkan Jokowi Nyapres, Bukti Indonesia Gagal Mengkader Pemimpin!

Bila melakukan kilas balik, menangnya Jokowi dalam pilkada Provinsi DKI Jakarta dua tahun silam, memang menggemparkan dunia perpolitikan Indonesia. Sebagian masyarakat tentu senang sekaligus 'harap-harap cemas' lantaran beberapa pertanyaan: "Apakah Jokowi akan mampu menata Jakarta yang sarat dengan kepentingan politik, sebagaimana beliau menata Solo yang terkesan adem ayem? Ya, Jakarta memang keras bung!" Baca lebih lanjut.

Submitted by Rendy A. Diningrat — Thu, 01/02/2014 - 08:30

On Somalis, corruption, and terrorism: addressing the rights of Nairobi's urban refugees on-screen

The September 2013 Westgate crisis was the most recent in a slew of attacks that have rocked Kenya since it began military operations in Somalia two years ago. The blame for this and previous attacks has generally been pinned on the Islamist group Al Shabaab, who claim to be retaliating against what for them is an unjust invasion and occupation of their country. While Eastleigh, a neighborhood in the east of Nairobi that houses most of the city's Somali immigrants, has borne the brunt of most of these attacks, residents have also experienced a rise in hostility from local Kenyans and harassment at the hands of the police. Read more or join the discussion.

Submitted by Katy Fentress — Mon, 12/09/2013 - 00:00

Impian Jakarta menjadi kota hijau

Undang-undang Dasar 1945 Indonesia secara resmi menjamin kebebasan memilih dan mempraktekkan agama dan kepercayaan tiap-tiap penduduk. Namun demikian pemerintah secara resmi mengakui hanya enam agama yaitu Islam, katolik, protestan, buddha, hindu dan konghuchu. akibatnya banyak terjadi kasus kekerasan terhadap minoritas penganut agama dan kepercayaan. Munculnya kelompok-kelompok militan islam misalnya, kerap melakukan intimidasi dan menyerang rumah-rumah ibadah serta anggota-anggota minoritas agama. Human Rights Watch yang sudah melakukan riset di 10 provinsi dan mewawancarai lebih dari 115 orang dari berbagai kepercayaan, menyatakan bahwa 71 diantara mereka adalah korban kekerasan dan pelanggaran. Begitu juga survey dari LSI yang menyatakan bahwa sejak kepemimpinan SBY tahun jumlah kekerasan diskriminasi meningkat dengan rata-rata 150 kasus pertahun dan 65 persen diantaranya adalah kekerasan agama.Dalam rangka menjaga keharmonisan dan keselarasan kehidupan beragama di Indonesia maka telah dikembangkan perangkat lunak yang dapat memonitor berbagai tindak kekerasan atas nama agama dan isu-isu pluralisme. Perangkat ini telah dikembangkan oleh dua institute di Jakarta, The Wahid Institute dan Setara Institute. Baca lebih lanjut atau bergabung dalam diskusi.

Submitted by widya anggraini — Mon, 12/09/2013 - 00:00

Sanitation as a human right

At a recent sanitation roundtable discussion at the Observer Research Foundation (ORF), a public policy think tank in Mumbai, Chairman Sudheendra Kulkarni said that Mahatma Gandhi believed sanitation was more important than political independence. In 2010, the UN declared access to sanitation a human right. Despite the increased emphasis, says Dhaval Desai, a senior researcher at ORF, the two are rarely linked. "If one agrees that there is a connect between lack of access to clean and hygienic sanitation and global statistics on poverty, malnutrition, infant mortality, maternal health, diseases, education, and gender, then it is impossible to deny sanitation as an intrinsic human rights issue." Desai, who specializes in water and sanitation issues, discussed with us the importance of this human rights issue and some promising ways forward. Read more or join the discussion.

Submitted by Carlin Carr — Mon, 12/09/2013 - 00:00

Slums? No sir, these are self-built communities

"The Right to Housing" is a documentary series and a part of the "Right to Housing, a Socially Just and Sustainable Built Environment" initiative. This project aims to link urban issues and challenges with the right to housing: it proposes that this right should be respected in the constitution and in laws and that adequate urban policies be put in place to reflect the needs of the people. Read more or join the discussion.

Submitted by Mohamed Adel — Mon, 08/26/2013 - 00:00

لا يا بيه دي مجهودات ذاتية

تشترك غالبية المجتمعات المهمشة أو العشوائية في صفات كثيرة مثل غياب غالبية الخدمات الأساسية، من مياه الشرب والكهرباء، والصرف الصحي. بالإضافة إلى انتشار القمامة ونقص الخدمات التعليمية ووقوع بعض المناطق تحت كابلات الضغط العالي والتعرض للأخطار العمرانية مثل انهيار المباني والإخلاء القسري.

Submitted by Mohamed Adel — Mon, 08/26/2013 - 00:00

Pages