PPAM – Pengentasan Kemiskinan berbasis Partisipasi

Widya Anggraini, Surabaya Community Manager

Surabaya, 19 October 2015

Konsep pengentasan kemiskinan dalam pembangunan nasional selama ini setidaknya memiliki 4 permasalahan. Pertama, kemiskinan tidak menggambarkan ciri khas lokal karena adanya penyeragaman indikator. Kedua, konsep kemiskinan tidak menyentuh konteks kemiskinan di tingkat lokal. Ketiga, data yang digunakan sebagai baseline penanggulangan kemiskinan seringkali kontradiktif. Keempat, konsep kemiskinan tidak terkait dengan pengurangan kemiskinan atau perencanaan pembangunan. Seringkali pandangan masyarakat miskin dalam strategi penanggulang kemiskinan tidak terefleksikan dalam kebijakan publik sehingga rasa kepemilikan masyarakat juga minim terhadap program penanggulangan kemiskinan pemerintah. Adanya konsep PPAM mencoba menjawab permasalahan ini berdasar konsep Nested Spheres of Poverty (NESP) yang mengukur kemiskinan dari 9 dimensi yaitu materi, kesehatan, pengetahuan, sosial-budaya, ekonomi, politik, sumberdaya alam, infrastruktur dan layanan publik. Konsep NESP ini kemudian menjadi dasar pengembangan tool Participatory Poverty Assessment and Monitoring (PPAM).

PPAM merupakan modifikasi dari Nested Spheres of Poverty (NESP) dan Suara Si Miskin: Panduan Pelaksanaan PPA (Kajian Kemiskinan Bersama Komunitas) Untuk Formulasi Kebijakan Pembangunan. Keduanya merupakan pendekatan yang relatif sama dalam upaya memotret kemiskinan dan merupakan tools yang melihat kemiskinan sebagai sesuatu yang multidimensi, lebih dari sekedar rendahnya pendapatan. Secara umum, inti proses dalam analisis kemiskinan secara partisipatif ini akan mencakup 5 tahapan yaitu : persiapan, pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, pengolahan data, penggunaan perangkat dan penyajian hasil, analisa penyebab dan penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan, monitoring dan evaluasi.

Pada tahap Persiapan hal utama yang dilakukan adalah pembentukan Tim pelaksana PPAM yang kemudian diberikan peningkatan kapasitas tentang kemiskinan, pemahaman karakteristik lokal dan teknik implementasi PPAM. Sementara itu dalam tahap pengumpulan data dan informasi, beberapa aktivitas yang diperlukan adalah tersedianya indikator kemiskinan lokal, penyusunan kuesioner, ujicoba dan penyempurnaan kuesioner, pembekalan enumerator kemudian pelaksanaan pengumpulan data dan informasi serta verifikasi dan klarifikasi data.

Data yang telah terkumpul akan diolah untuk menghasilkan baseline data kemiskinan yang dinamis serta mampu menampilkan informasi jumlah orang miskin (siapa, dimana, berapa), faktor yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan, potensi desa serta tata guna lahan dan land tenure. Data-data ini kemudian akan dianalisis dengan tujuan : mengetahui penyebab kemiskinan, mengidentifikasi peluang dan potensi untuk keluar dari kemiskinan serta merumuskan rencana aksi untuk meraih kesejahteraan. Proses analisa akan melihat penyebab kemiskinan sebagai hubungan sebab akibat yang saling terkait dari ketidakberdayaan (powerlessness), kerentanan (vulnerability), kelemahan fisik (physical weakness), kemiskinan (poverty) dan keterisolasian (isolation). Tahap akhir PPAM adalah evaluasi dan monitoring (Monev) untuk mencatat perkembangan kondisi kemiskinan serta mengukur relevansi dan dampak dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. PPAM memiliki software yang akan merekam keseluruhan program dan menampilkan data kemiskinan dalam statistik yang memudahkan pengguna memahami kondisi kemiskinan di daerah.

Konsep PPAM ini telah dilaksanakan dan diadopsi bukan hanya di Surabaya namun beberapa kota besar lain termasuk di Papua dan Sulawesi. PPAM yang diadopsi oleh pemerintah digunakan sebagai living document yang mampu meberikan gambaran kemiskinan di daerah serta mengadopsi pendekatan penanggulangan kemiskinan berdasar temuan di lokal. Tantangan penyelenggaraan PPAM ini terutama pada kesediaan pimpinan daerah untuk mengadopsinya dan sumberdaya manusia pelansana PPAM. Implementasi PPAM dapat dilaksanakan di awali dengan bantuan konsultan untuk kemudian secara bertahap pemerintah dapat secara mandiri melaksanakannya. Close.

Foto: erna juliana.

Permalink to this discussion: http://urb.im/c1510
Permalink to this post: http://urb.im/ca1510sui

 
MIS – Integrated Information for Impact Measurement

Widya Anggraini, Surabaya Community Manager

Surabaya, 19 October 2015

The current national strategy in poverty alleviation has at least four problems. First, the poverty indicator does not include specific local characteristics because of its uniformity. Secondly, it does not reflect the context of poverty at the local level. Third, the data used as the baseline poverty reduction are often contradictory. Fourth, the concept of poverty is not associated with poverty reduction or development planning. Often the view of the poor is not reflected in poverty alleviation programs creating a lack of ownership and participation.

Participatory Approaches to Poverty Assessment and Monitoring (PPAM) try to address this problem based on the concept of Nested Spheres of Poverty (NESP). NESP measures 9 dimensions of poverty: necessaries, health, knowledge, socio-cultural, economic, political, natural resources, infrastructure and public services. Those dimensions then become the basis to develop PPAM.

PPAM are the combination of the NESP and the Voice of the Poor, PPAM implementation Guide. Both have a relatively similar approach to poverty and perceive its cause as more multidimensional than just a low income. The core processes in the participatory poverty analysis include 5 stages: preparation, implementation, data and information collection, data processing, using the tool and present the results, analysis of the causes and design poverty alleviation program plan, monitoring and evaluation.

On the preparation stage the main goal is to establish a PPAM team. This team is trained on aspects of poverty, understanding of local characteristics and PPAM technical implementation. Afterwards, at the stage of collecting data and information, several activities are conducted such as selecting local based poverty indicators, preparing questionnaires, testing and refining the questionnaires, debriefing enumerators and then implementing data and information collection as well as data verification and clarification.

The data collected is then processed to produce dynamic poverty baselines that display information on the number of poor people (who, where, how many), the most influential factors of poverty, the rural potential as well as land use and land tenure. The data is analyzed to understand the cause of poverty; to identify opportunities and local potentials to escape poverty as well as to formulate achievable action plans. The analysis process looks at the causes of poverty as a connected causality between powerlessness, vulnerability, physical weakness, poverty and isolation. The final stage of PPAM is monitoring and evaluation aimed at observing the level of poverty and measuring the relevance and impact of poverty alleviation policies and programs. PPAM possess software that records the entire program and displays data allowing users to apprehend in detail the conditions of poverty in the concerned area.

The concept of PPAM has been implemented not only in Surabaya but also in several other major cities, including Papua and Sulawesi. It was adopted by the government and is used as a living document that provides detailed information on poverty. It helps designing suitable poverty programs based on local findings. PPAM main challenge lies in the unwillingness of local leaders to embrace the method and in the lack of human resources to implement it. At an early stage, PPAM could be implemented with the help of consultants and then gradually the government should be able to complete it by itself.

Photo: erna juliana.

Permalink to this discussion: http://urb.im/c1510
Permalink to this post: http://urb.im/ca1510sui