City planning instruments

Mengawal aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

Widya Anggraini, Jakarta Community Manager

In 2004, the Indonesian government passed a law saying that participatory public meetings must be used to involve the community in planning decisions. This bottom-up approach is called the Council Meeting Development Plan (Musrenbang), and is used from the village-level government all the way to the national level. However, this system faces challenges including low levels of participation, which leads to inefficency. Organizations like Seknas Fitra and Kemitraan are working on these issues to ensure that citizens' opinions are heard and acted upon. Seknas Fitra works mostly on budget transparency and open information issues, while Kemitraan works with the National Member of Parliament to improve its representation capacity and to listen to their electoral districts' voices.

Perencanaan pembangunan yang ideal adalah perencanaan yang melibatkan masyarakat dalam prosesnya atau kerap kita kenal dengan sebutan perencanaan partisipatif. Bangsa Indonesia telah menggunakan prinsip tersebut dan melegalkan system perencanaan partisipatif dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional harus melibatkan partisipasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat dalam sebuah forum pertemuan yang disebut Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan ajang menjaring aspirasi masyarakat melalui pendekatan 'bottom-up'. Meski demikian, hingga kini keluhan masyarakat tentang belum tertampungnya aspirasi mereka masih terdengar dimana-mana.

Pemandangan gedung-gedung terbengkalai kerap merupakan akibat negatif pembangunan yang mengabaikan aspirasi masyarakat. Contohnya adalah kejadian yang terjadi di Jakarta Timur dimana masyarakat memprotes dan berusaha menghentikan proses pembangunan kios komersial yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah di dalam sebuah Taman Kota. Masyarakat berkeberatan dengan pembangunan tersebut karena dianggap merugikan dan dengan upaya warga akhirnya kegiatan pembangunan berhasil dihentikan. Sesuai sistem perencanaan kita, pada dasarnya Musrenbang merupakan wadah paling tepat dalam menyampaikan aspirasi. Pendekatan yang partisipatif memungkinkan warga hadir ke Musrenbang dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun demikian seringkali prioritas kegiatan yang muncul sering hilang ataupun berganti saat dilaksanakan Musrenbang di tingkat yang lebih atas. Hal ini di percaya karena adanya intervensi politik dari beberapa pihak yang memaksakan agar programnya menjadi daftar prioritas untuk dibiayai oleh pemerintah. Intervensi dan tidak adanya keterbukaan informasi dan anggaran menyebabkan masyarakat seperti buta mengenai rencana pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) merupakan salah satu garda depan dalam mendukung keterbukaan informasi anggaran melalui advokasinya menuntut agar masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan penganggaran dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasinya. Dengan mengetahui anggaran daerah, masyarakat akan mampu mengetahui rencana pemerintah dan pada saat yang sama mereka juga akan menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka sesuai kemampuan daerah.

Secara konseptual, proses Musrenbang dimulai dari tingkat terendah yaitu desa hingga nasional, namun dalam praktiknya masih menyisakan banyak masalah. Proses penjaringan aspirasi masyarakat tidak selalu berjalan mulus dan tidak setiap kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik maupun dapat terealisasi dalam kegiatan pembangunan. Salah satu bentuk penjaringan aspirasi adalah melalui penyampaian usulan kepada anggota parlemen, terutama selama masa reses. Salah satu organisasi yang secara aktif memberikan dukungan kepada anggota DPR RI untuk menjaring aspirasi selama masa reses adalah Kemitraan melalui sebuah program yang disebut sebagai Jabat (Jangkau dan Libatkan). Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendekatkan anggota parlemen kepada konstituennya dan menyerap sebanyak mungkin aspirasi untuk disalurkan melalui program-program anggota parlemen. Program Jabat mendapat sambutan baik dari anggota dewan yang ikut terlibat serta konstituen di dapil dewan sebab dengan agenda reses ini tercipta komunikasi dan ada mekanisme dimana masyarakat bisa berkomunikasi langsung dengan anggota dewan perwakilan mereka dan mengetahui sampai sejauh mana aspirasi yang mereka sampaikan telah ditindak-lanjuti.

Selain itu, aspirasi dapat disampaikan masyarakat melalui rumah aspirasi yang dibentuk anggota dewan seperti halnya rumah aspirasi milik Budiman Sudjatmiko, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang membuat Rumah Aspirasi Budiman di salah satu dapilnyaa, Banyumas, Jawa Tengah. Rumah aspirasi ini berfungsi sebagai wadah penyalur aspirasi dan tempat mengadu masyarakat terkait permasalahan yang terjadi di wilayah daerah pemilihan Budiman. Tidak jarang Budiman mengadakan dialog dengan masyarakat sekitar. Aktivitas Rumah Aspirasi Budiman sebagaian besar dibiayai oleh Budiman sendiri serta donasi yang sifatnya tidak mengikat.

Foto 1: Pembangunan terbengkalai di Jakarta. Foto 2: Pembangunan terbengkalai di Jakarta. Foto 3: Rumah Aspirasi Budiman (RAB) di Banyumas.