Mengurai kemacetan Surabaya dengan SMART

Widya Anggraini, Surabaya Community Manager

Surabaya, 15 Juli 2015

Kota Surabaya mengalami kemajuan pesan selama 10 tahun terakhir dari sisi pemerintahan yang kian terbuka melalui penerapan e-government serta dari sisi tata kotanya terlihat dari banyaknya kemajuan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah dan pengelolaan sanitasi serta drainase. Namun bagaimana dengan perkembangan sistem transportasinya. Hal ini lah yang akan diuraikan lebih lanjut dalam artikel ini mengenai bagaimana kota Surabaya menciptakan system transportasi terintegrasi yang berkeadilan bagi masyarakat baik yang secara sosial, ekonomi dan fisik terpinggirkan.

Selama ini angkutan umum yang tersedia dikategorikan dalam tiga jenis yaitu kereta api, bis kota dan mikrolet. Namun demikian ketiga jenis angkutan umum tersebut masih mengalami permasalahan dalam hal pelayanan, kehandalan dan manajemen. Transportasi publik Surabaya sulit diatur sebab masih terlalu banyak operator pada setiap trayek sehingga sulit dikendalikan; pembagian trayek dan sistem setoran yang tidak jelas sehingga tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan terhadap trayek tertentu. Contohnya Mikrolet banyak dimiliki oleh perorangan sehingga menyulitkan pengaturannya. Namun demikian kini, sejak bulan Maret 2015 telah terbit peraturan yang mengharuskan tiap angkutan perorangan dan barang harus berbadan hukum. Peraturan ini juga menyediakan insentif bagi pemilik angkutan yang berbadan hukum sehingga mereka hanya harus menyetor sekitar 30 persen dari total setoran. Dengan demikian mereka dapat menerapkan system tarif yang lebih murah.

Selain pengaturan mikrolet, mengatasi kemacetan Surabaya dilakukan melalui penerapan kebijakan pengembangan system terpadu mencakup peningkatan fungsi jalan, peningkatan kualitas transportasi umum dan pengendalian kepemilikan kendaraan pribadi. Kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam tiga rencana utama yaitu implementasi Surabaya Integrated Mass Rapid Transit (SMART), penyediaan angkutan pengumpan atau feeder dan trunk. SMART akan diterapkan melalui pembuatan system angkut masal yang terintegrasi dengan angkutan lain. Angkutan Masal Cepat (AMC) berbentuk monorail dan trem. Monorail rencananya dibangun mulai dari koridor barat-timur (Lidah-Kulon-Keputih) sepanjang kurang lebih 25 km. monorail dipilih karena lebih mudah dari sisi pembebasan tanah karena elevated, kapasitas lebih banyak dan mengurangi titik konflik. Sedankan tram akan dibangun di koridor utara-selatan (perak-wonokromo) sepanjang 17,14 km. untuk jalur ini dipilih tram karena jalur tersebut memiliki banyak cagar budaya dan pembangunannya tidak akan mengurangi kapasitas jalan karena mixed lalu lintas. Sementara itu penyediaan feeder dan trunk ditujukan untuk memudahkan masyarakat berganti moda transportasi dan menghemat waktu dan biaya karena konsepnya yang terintegrasi.

Rencana pembangunan AMC tidak terlepas dari berbagai permasalahan seperti soal kelembagaan dimana belum ada titik temu antara pemkot dan DPRD; tingginya investasi yang mencapai Rp 8.6 triliun menyebabkan kesulitan mencari investor untuk menjadi mitra kerja; penentuan tariff tiket dan jumlah subsidi yang akan membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah juga belum disepakati. Selain itu pemerintah juga harus mengupayakan pengintegrasian angkutan umum yang sudah ada saat ini agar pemilik kendaraan tetap bisa beroperasi sebab banyak dari angkutan umum seperti mikrolet sudah memiliki trayek ke hampir seluruh jalur di Surabaya. Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi, kabar baik datang dari PT KAI untuk membantu penyediaan tram dimana saat ini sedang dilakukan pengkajian teknologi tepat guna dan pemkot akan mengurus biaya dan penyediaan lahan. Pembangunan selanjutnya akan menggaet lebih banyak investor dan konsorsium untuk melaksanakan system SMART.

Foto: Jono Pare

Permalink to this discussion: http://urb.im/c1507
Permalink to this post: http://urb.im/ca1507sui

 
SMART Surabaya for equitable transport

Widya Anggraini, Surabaya Community Manager

Surabaya, 15 July 2015

In the last ten years, Surabaya has achieved tremendous progress in city governance through the implementation of e-government. In terms of city planning, Surabaya has also made significant improvements in managing green spaces, waste, sanitation, and drainage systems. But what about the city's transport system? This article will describe Surabaya's efforts to create an integrated and equitable transportation system for all.

Surabaya's public transportation can be categorized in three types: trains, buses, and minibuses. Their main issues are in terms of service, reliability, and management. These forms of public transports are difficult to control because there too many carriers for every route; route-sharing and unclear payment systems mean no one is in charge or responsible for service provision on any particular trajectory. For example, minibuses (called Mikrolet) are usually owned by individuals, making them hard to regulate. However, starting in March 2105, the city government issued a regulation requiring every transport owner to become a legal entity. This law also provides a financial incentive for owners who are registered as legal entities.

Besides regulating minibus ownership, Surabaya's government also implemented an integrated transport system policy that includes increasing road functionality, improving public transportation, and regulating private car ownership. This policy is translated into three main plans. One is the implementation of Surabaya Integrated Mass Rapid Transit (SMART), the provision of feeder buses and trunks. SMART will be implemented by developing a Mass Rapid Transport system of monorails and trams, which is integrated with other forms of transportation. The monorail development will start by constructing a 25 km west-east corridor (Lidah-Kulon Keputih areas). The monorail was chosen because it is easier in term of land acquisition as it is elevated, has higher capacity, and has less conflicting routes. Meanwhile, the tram will be developed in a 17.14 km north-south corridor (Perak-Wonokromo). The tram was chosen for this road because this area has significant cultural heritage, and tram construction will not reduce road capacity. In addition, the provision of feeder buses and trunks is intended to make it easier for commuters to change modes of transportation, as well as saving time and travel cost.

The development of the Mass Rapid Transport is not always smooth. Several problems lie ahead, such as disagreement between the city government and legislative members, difficulty of finding investors due to the high cost (the plan costs Rp 8,6 trillion or USD $8,3 million), and disagreement on ticket prices and the amount of subsidies for low-income families. At the same time, the government must also integrate current public transportation that already serves almost every route in Surabaya to the new transport system. Among these problems, good news came from Indonesian train company PT. KAI, as they stated that they would help with tram provision. At the moment, they are assessing the technology and its infrastructure. Meanwhile, the government will focus on funding and finding investors, as well as land acquisition. The SMART system will indeed take a lot of hard work from all stakeholders; current development shows good signs for the future of Surabaya.

Photo: Jono Pare

Permalink to this discussion: http://urb.im/c1507
Permalink to this post: http://urb.im/ca1507sui