Solusi Jakarta untuk sistem transportasi yang berkeadilan

Widya Anggraini, Jakarta Community Manager

Jakarta, 6 Juli 2015

Salah satu tujuan pengembangan BRT (Bus Rapid Transit) atau di Jakarta dikenal dengan TransJakarta selain untuk mengurangi kemacetan dan mendorong pemakaian transportasi publik oleh masyarakat umum adalah untuk memudahkan perpindahan kaum miskin beraktivitas di wilayah perkotaan. Namun demikian sebuah studi kecil di lapangan yang dilakukan oleh KTH the Royal Institute of Technology, Stockholm, Swedia menyatakan bahwa Transjakarta belum berhasil mencapai tujuan memberikan transportasi yang murah dan cepat terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian tersebut menyatakan bahwa jalur BRT tidak sesuai dengan pola perjalanan masyarakat termasuk tarif yang mahal sehingga belum ada dampak yang signifikan atas keberadaan BRT di Jakarta.

Litman and Burwell menyatakan bahwa keadilan dalam transportasi berarti mendorong penyediaan alat transportasi bagi kelompok-kelompok yang secara ekonomi, sosial dan fisik terpinggirkan. BRT dalam hal ini belum mampu menjangkau wilayah-wilayah dimana banyak masyarakat miskin tinggal terutama di daerah Jakarta Utara. Selain itu TransJakarta memiliki kelemahan dalam hal konektivitas dengan moda transportasi lain dimana banyak calon penumpang harus berganti kendaraan menuju koridor utama TransJakarta. Akibatnya calon penumpang harus membayar lebih mahal untuk transportasi yang harusnya murah dan mudah. Untuk itu pemerintah saat ini mengambil kebijakan untuk menyediakan feeder atau bis pengumpan dari wilayah-wilayah yang tidak dijangkau BRT serta memperbaiki lebih banyak jalur pejalan kaki (pedestrian) dengan alasan banyak dari masyarakat yang tinggal di daerah miskin bekerja dekat dengan tempat tinggalnya.

Bis pengumpan atau feeder yang saat ini dijalankan berjenis Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus TransJakarta (APTB) serta Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB). Jenis APTB lebih banyak melayani jalur perbatasan kota Jakarta seperti Depok, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bogor. Harga tiket APTB berkisar antara Rp 8.000 – 12.000 (USD 0,8 - 1). Sedangkan BKTB yang melayani jalur lebih pendek dikenakan tiket sebesar Rp 6.000 (USD 0,6). Tarif tersebut tergolong tidak murah ketika harus dibayarkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah meskipun sesuai untuk masyarakat dari kalangan menengah. Namun demikian upaya pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas warga di daerah pinggiran ke pusat-pusat bisnis di Jakarta terus ditingkatkan dengan memperbanyak bis BKTB yang saat ini telah diperbanyak menjadi sejumlah lebih dari 300 kendaraan dan tariff yang akan disubsidi sehingga harga tiket lebih murah.

Dari sisi jalur pejalan kaki, diakui bahwa kualitas pedestrian di Jakarta sangatlah buruk untuk sebuah kota metropolitan. Luas rata-rata pedestrian adalah 1,5 meter menyebabkan orang berdesakan karena sempit. Angka kecelakaan juga tinggi akibat orang-orang berjalan di pinggir jalanan akibat tidak tersedianya pedestrian di banyak ruas jalan. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana di tahun 2015 sebesar Rp 18.75 miliar yang akan digunakan untuk membangun jalur pejalan kaki baru dan memperbaiki serta memperluas jalur yang sudah ada dan pembongkaran tiang listrik yang menutup badan jalan pedestrian. Selain itu juga telah dilakukan perbaikan jalan di kampong-kampong kumuh Jakarta oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta untuk memberikan kemudahan akses berjalan kaki maupun bersepeda bagi penghuni kampong yang bekerjadi lokasi yang berdekatan dengan tempat tinggal.

Kebijakan pemerintah untuk menyediakan transportasi yang adil bagi masyarakat miskin sebenarnya sudah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dua puluh tahun yang lalu. Pembangunan BRT dan sekarang MRT serta penyediaan APTB dan BKTB menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya mengurai kemacetan. Namun demikian permasalahan kompleks mengenai system transportasi di Jakarta harus diselesaikan secara holistic dan menuntut semua pihak untuk melihat kembali akar permasalahannya untuk kemudian diselesaikan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat luas dan sektor swasta sebagai mitra kerja pembangunan.

Foto: Sinatria Nur Muhammad

Permalink to this discussion: http://urb.im/c1507
Permalink to this post: http://urb.im/ca1507jki

 

 
An equitable transport system for Jakarta

Widya Anggraini, Jakarta Community Manager

Jakarta, 6 July 2015

One of the goals of the development of BRT (Bus Rapid Transit), known in Jakarta as "TransJakarta," in addition to reducing congestion and encouraging public transport use by the general population, is to facilitate the movement of the poor across the city. However, a small field study carried out by the KTH Royal Institute of Technology from Stockholm, Sweden stated that Transjakarta has not been successful in achieving its goal of providing cheap and quick transportation, especially to low-income communities. The study states that the BRT lanes are not in accordance with the travel patterns of the poor, ticket prices are expensive, and having to change modes of transportation before reaching the BRT adds to the cost. Hence, the lives of the poor have not been significantly impacted by the BRT.

Justice in transportation means encouraging the provision of transportation for groups who are economically, socially and physically marginalized. The BRT has not been able to reach the areas of the city where many poor communities live, mainly in​North Jakarta. In addition, the BRT is weak in terms of connectivity with other modes of transportation, as it requires passengers to change buses before reaching the main corridor. As a result, passengers have to pay more for transportation. To address this situation, the government has set up feeder buses for areas without BRT access, and have worked to improve pedestrian options as many of Jakarta's poor residents work close enough from home to walk.

Two feeder bus systems in Jakarta are the Integrated Border Transport Bus Busway (APTB) and the City Integrated Bus Busway (BKTB). APTB serves bordering cities near Jakarta such as Depok, Bekasi, Tangerang, Tangerang and Bogor. APTB ticket prices range from Rp 8000-12000 (USD $0.8-1). BKTB serves shorter routes, and tickets cost Rp 6,000 (USD 0.6). This rate is affordable for middle-income families, but not for low-income families, as commuting to work consumes almost one third of their income. The government has therefore purchased 300 more buses to provide transportation to the urban poor to Jakarta's business centers, at a subsidized ticket price.

In terms of pedestrians, it is widely acknowledged that Jakarta's paths are in terrible condition. The average sidewalk size is a narrow 1.5 meters, causing it to be crammed with people. The city's accident rate is also high due to pedestrians walking on the side of the road either because the sidewalks are too congested, or since some roads don't have sidewalks. In 2015, this situation prompted the government to allocate Rp 18.75 billion to build new pedestrian paths, and improve and expand existing paths. The Jakarta Public Works Department has worked to repair roads in the city's slums and urban kampongs in order to provide easy walking and cycling access for residents.

The government's policies to provide equitable transportation has significantly improved over the past twenty years. Jakarta currently has the BRT, APTB and BKTB transportation systems, and is undergoing the Mass Rapid Transit project - this shows that there has been significant progress in solving Jakarta's mobility problem. However, complexity of the problem requires a holistic approach that involves many stakeholders, including universities and the business sector.

Photo: Sinatria Nur Muhammad

Permalink to this discussion: http://urb.im/c1507
Permalink to this post: http://urb.im/ca1507jki