Asuransi mikro untuk layanan kesehatan bagi warga miskin Jakarta

Julisa Tambunan, Jakarta Bureau Chief and Community Manager

Sakit bukan pilihan bagi warga miskin Jakarta yang tinggal di perkampungan karena mahalnya biaya pengobatan yang harus ditanggung jika mereka jatuh sakit. Di sisi lain, menjaga kesehatan pun tak mudah, dengan seringnya terjadi epidemi akibat kondisi pemukiman yang buruk seperti demam berdarah, diare, dan tifus. Apakah asuransi mikro bisa menjadi jawabannya?

Dilarang sakit, dilarang sehat

Dengan jumlah penduduk kasar mencapai 10 juta orang dan setengahnya tinggal di perkampungan kumuh, layanan kesehatan yang merata menjadi tantangan besar bagi kota Jakarta. Rata-rata tiap rumah sakit mampu menampung sekitar 100 ribu warga saja. Sementara satu Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) yang jumlahnya lebih banyak namun dengan fasilitas yang jauh lebih terbatas mampu melayani sekitar 25 ribu warga. Dengan jumlah dokter umum saat ini, maka hanya ada satu orang dokter untuk lebih dari seribu warga. Jumlah dokter pun tak merata. Data tahun 2009 menunjukkan jika Jakarta Timur hanya memiliki 372 dokter, sementara Jakarta Selatan yang didominasi penduduk kelas menengah memiliki hampir tiga ribu orang dokter. Bicara jumlah, kapasitas pelayanan kesehatan tersebut jelas tak mampu memenuhi kebutuhan warga Jakarta. Apalagi jika ditilik dari segi biaya dan kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Yayasan Tifa pada tahun 2011 di Jakarta Pusat, 75% warga miskin yang menjadi responden mengaku mendapatkan pelayanan sangat buruk.

Karenanya, warga miskin Jakarta tampak tak punya banyak pilihan. "Kalau sakit mendingan obati sendiri saja, kalau ke rumah sakit malah makin sakit gara-gara lihat biayanya," ungkap Irwan, warga kampung Kapuk Muara yang berprofesi sebagai tukang ojek. Padahal, kondisi perkampungan kumuh menyebabkan warga miskin sangat rentan terhadap penyakit. Buruknya kondisi air dan sanitasi, serta pola hidup yang tidak sehat, menyebabkan warga sulit unutk tetap sehat sepanjang tahun.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti PKPU yang sebagian besar sumber dananya berasal dari zakat masyarakat, berusaha untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dengan meluncurkan program seperti Prosmiling (Program Kesehatan Masyarakat Keliling) Terpadu di kampung-kampung kumuh Jakarta. Program ini merupakan klinik berjalan yang "menjajakan" berbagai fasilitas kesehatan seperti pemeriksaan dan pengobatan gratis. Dengan jumlah penerima manfaat mencapai puluhan ribu, sistem ini seharusnya bisa berjalan baik. Sayangnya, implementasi program tidak dilakukan secara berkesinambungan di satu daerah, melainkan berpindah-pindah. Jarang ada satu daerah kedatangan klinik berjalan ini lebih dari sekali.

Skema jaminan layanan kesehatan pemerintah?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam berbagai kesempatan, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan untuk warga miskin di Jakarta sudah semakin baik. Namun pada kenyataannya, pemberian pelayanan kesehatan secara gratis bagi warga miskin di Jakarta, belum sepenuhnya berjalan.

Tahun 2002, Pemda Jakarta meluncurkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin / JPK Gakin (Healthy Safety Net for Poor Families), yang merupakan sistem asuransi untuk layanan kesehatan bagi keluarga miskin di seluruh cakupan wilayah DKI Jakarta. Pada prinsipnya, program JPK Gakin bertujuan untuk membantu warga miskin dalam mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk pemerintah (totalnya ada sekitar 85 rumah sakit). Warga yang berhak mendapatkan asuransi ini adalah mereka yang memenuhi sejumlah kriteria "miskin" yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik, di mana seluruh premi asuransi dibayarkan oleh Pemda Jakarta.

Adapun kriteria "miskin" tersebut terdiri dari: luas rumah tak lebih dari 4 meter persegi, tak mampu bayar pengobatan, tak mampu melakukan perencanaan keuangan, berpendapatan kurang dari Rp 600,000,-, ada anggota keluarga berusia 15 tahun yang buta huruf, serta ada anggota keluarga yang putus sekolah. Warga yang memenuhi kriteria tersebut berhak mendapatkan kartu JPK Gakin yang berarti mereka memiliki hak juga untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gratis.

Sayangnya, memiliki kartu JPK Gakin ternyata tak menjadi jaminan mudahnya akses terhadap layanan kesehatan. Berdasarkan publikasi yang dilansir oleh Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), jaminan atau perlindungan hak atas kesehatan yang sudah diberikan Pemda Jakarta melalui JPK Gakin ternyata membuat pihak petugas rumah sakit memandang rendah para pasiennya. Padahal, fasilitas JPK Gakin termasuk besar. Tahun 2011 lalu APBD Jakarta memberikan anggaran sebesar Rp 513 milyar dan ditambah JPK Gakin PNS Pemda DKI Jakarta sebesar Rp 75 milyar. Yang sering terjadi adalah, pasien ditolak untuk dirawat, atau diberi tambahan perlakuan (treatment) yang menyebabkan mereka harus tetap membayar dengan jumlah biaya besar.

Skema asuransi mikro dari sektor swasta

Perlu digarisbawahi bahwa sebagian besar penduduk Indonesia, terutama mereka yang miskin, belum dilindungi oleh asuransi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Recapital Life, dari 220 juta penduduk Indonesia, hanya sekitar 12% saja yang dilindungi asuransi, tentunya dari kalangan menengah ke atas. Agaknya, ini yang membuat berbagai perusahaan asuransi mulai melihat pasar tersebut sehingga produk asuransi mikro pun mulai makin banyak bermunculan. Allianz serta ACA merupakan dua perusahaan yang bisa dibilang cukup inovatif dalam menggarap asuransi mikro.

Melihat kondisi Jakarta yang sangat rentan terhadap wabah penyakit Demam Berdarah, ACA pun mengeluarkan skema asuransi yang cukup menarik di bawah program Dengue Fever Insurance Card. Sesuai namanya, mereka menjual kartu asuransi murah yang bisa dipakai untuk biaya pengobatan Demam Berdarah. Kartu ini dijual di jaringan minimarket yang sering didatangi warga kelas menengah ke bawah, seperti Alfa Mart dan Indomaret. Jika terjangkit penyakit mematikan Demam Berdarah, rata-rata pasien harus menghabiskan lima hari di rumah sakit dengan biaya mencapai Rp 3.5 juta. Ada dua pilihan kartu yang dijual oleh ACA. Yang pertama, kartu seharga Rp. 10 ribu saja (sama seperti harga satu pak rokok), yang bisa digunakan dalam jangka waktu 3 bulan dan menutup biaya sebesar Rp. 1 juta. Kartu kedua seharga Rp. 50 ribu yang bisa dipakai selama setahun dan menutup biaya sebesar Rp. 2 juta. Kedua kartu dapat efektif digunakan 15 hari setelah dibeli, dan tiap pasien dapat memakai lebih dari satu kartu untuk menutup biaya sampai Rp. 10 juta. Untuk mengaktifkannya, cukup kirim SMS saja. Nasabah tetap mendapatkan klaim meski tak pergi ke rumah sakit, selama ada bukti tertulis bahwa ia benar positif terjangkit Demam Berdarah.

Allianz sendiri menawarkan dua skema asuransi. Yang pertama dan khusus disasarkan bagi perempuan dari kalangan miskin di Jakarta, adalah TAMADERA yang menggabungkan asuransi jiwa dan tabungan. Nasabah membayar sekitar Rp. 10 ribu/minggu selama lima tahun, dan mereka mendapat jaminan terhadap penyakit berat seperti kanker, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, luka bakar, dll. Jika setelah lima tahun tetap tak ada klaim, seluruh premi akan dikembalikan pada nasabah. Utamanya, Allianz mengungkapkan bahwa tabungan tersebut bisa digunakan untuk pendidikan anak. Produk kedua adalah Payung Keluarga, yang menyediakan pilihan perlindungan mulai dari perlindungan dasar asuransi jiwa kredit bagi nasabah peminjam kredit mikro dan pasangannya, sampai kepada manfaat tambahan yang dibayarkan kepada keluarga nasabah untuk membantu meringankan tantangan keuangan yang dihadapi keluarga setelah wafatnya sang pencari nafkah. Premi terendah mulai dari hanya Rp. 6.000.

Berhasilkah skema asuransi mikro ini? Terlalu dini untuk dapat menyimpulkan saat ini, karena rata-rata baru diluncurkan dalam satu atau dua tahun terakhir. Tantangannya pun ternyata cukup banyak. Seorang sumber di Allianz mengungkapkan keragu-raguannya, "Banyak warga miskin yang tertarik beli TAMADERA karena promosi kami yang gencar, tapi mereka tidak sanggup bayar premi per minggunya, padahal sudah murah, sehingga akhirnya asuransi pun batal. Kami harus ganti strategi."