Pelanggaran HAM dalam kasus penggusuran di Jakarta

Julisa Tambunan, Jakarta Community ManagerJulisa Tambunan, Jakarta Community Manager

Masalah tanah masih menjadi masalah utama bagi warga miskin di ibukota Jakarta. Meski intensitas pemberitaannya kian berkurang, penggusuran tetap merupakan momok yang menghantui masyarakat miskin Jakarta, khususnya pendatang. Sejumlah organisasi non pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat telah lama menyuarakan keberatannya dalam praktek-praktek penggusuran yang kerap kali tidak mengindahkan hak asasi manusia (HAM). Human Rights Watch (HRW) adalah salah satu organisasi yang menyoroti hal ini melalui salah satu publikasinya yang diterbitkan pada tahun 2006 dengan tajuk Condemned Communities: Forced Eviction. Publikasi tersebut berisikan laporan mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan sejumlah pihak terhadap warga yang tinggal di kediaman tanpa surat.

Permasalahan: Penggusuran yang tak kunjung berakhir

Berdasarkan data dari Urban Poor Consortium, penggusuran dialami oleh sedikitnya 170 ribu warga miskin Jakarta dalam kurun waktu tahun 1996-2002 saja. Sepuluh tahun kemudian, masalah penggusuran tetap belum berakhir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diduga menganggarkan Rp. 1,5 triliun dari total APBD 2012 untuk pengadaan tanah, yang menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat memicu adanya penggusuran. Warga yang digusur umumnya adalah mereka yang mendiami suatu tempat tanpa memiliki surat-surat yang sah.

HRW tergerak untuk melakukan investigasi karena penggusuran kerap kali melibatkan kekerasan dan tak mengindahkan hak-hak warga yang kena gusur.

Pendekatan: Riset terhadap 14 kasus penggusuran paksa

Riset dilakukan oleh HRW selama lima bulan pada tahun 2006 atas 14 kasus penggusuran secara paksa di Jakarta dari tahun 2001 sampai 2006. Dari 14 kasus penggusuran tersebut, empat di antaranya dilakukan karena adanya klaim swasta terhadap tanah, tiga karena adanya rencana pembangunan ranah publik, tiga karena berlokasi di tanah milik pemerintah, tiga karena terletak di bantaran sungai yang merupakan daerah yang secara hukum tidak boleh ditinggali, sementara satu lainnya karena terletak di bawah rel kereta api yang juga merupakan daerah yang secarahukum tidak boleh ditinggali. Riset ini melibatkan wawancara terhadap 58 korban dan saksi dari 14 penggusuran paksa di atas, serta lebih dari 50 representatif lembaga, baik dari pemerintah provinsi, departemen, maupun dari berbagai organisasi.

Temuan: Pelanggaran HAM

Dari hasil riset tersebut, HRW menemukan bahwa bentrokan antara pelaku penggusuran dan warga yang kena gusur hampir selalu terjadi. Penggunaan kekerasan umumnya dilakukan polisi, Kamtib, kelompok sewaan atau preman yang dibayar oleh pemaku kepentingan penggusuran. Bentuk kekerasan sendiri bervariasi dari mulai pemukulan dengan benda tajam, sampai pembakaran properti. Temuan lain yang juga dianggap melanggar HAM adalah tidak adanya penggantian hak yang setimpal bagi warga yang kena gusur. Proses penggusuran sendiri seringkali berlangsung cepat, diawali dengan berupa desas-desus yang tidak transparan, sebelum akhirnya terjadi. Yang umum terjadi adalah, warga tak mendapatkan ganti rugi sesuai harga pasar, dan bahkan di sejumlah kasus, tak ada ganti rugi sama sekali.

Usulan: Menggarisbawahi pentingnya penggantian hak dan peniadaan kekerasan

Dalam laporan tersebut, HRW memaparkan rekomendasi detil bagi berbagai pihak dalam menyikapi kasus penggusuran, menekankan pada penjaminan hak dan peniadaan kekerasan.

Pemerintah Daerah didorong untuk menyediakan akses terhadap tempat tinggal bagi warga yang digusur dan tidak mampu untuk mencari tempat tinggal baru karena masalah finansial. Sebagai tindakan awal, pemerintah diminta agar menerbitkan moratorium jangka pendek untuk semua penggusuran dengan alasan ranah publik., dan mengkomunikasikannya secara transparan pada warga yang terancam gusur. Selanjutnya, pemerintah diminta untuk mengkoordinasikan penggusuran dengan lembaga kesejahteraan sosial untuk menjamin warga yang rentan bisa mendapatkan bantuan secukupnya sehubungan dengan dampak sosial ekonomi yang dialami akibat penggusuran. Untuk mengurangi adanya penggunaan kekerasan dalam penggusuran, pemerintah diminta untuk menggerakan polisi yang dilatih secara khusus saja. Kelompok sewaan atau preman tidak boleh disertakan dalam penggusuran.


Human Rights Watch adalah organisasi non pemerintah yang melakukan riset serta advokasi mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia, yang dimaksudkan untuk mendorong berbagai pihak melakukan tindakan konkrit atas pelanggaran tersebut.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.